Berita

Pemprov DKI Godok Besaran UMP 2024, Pj Gubernur Heru Budi: Semua Aspek Kami Pikirkan

24
×

Pemprov DKI Godok Besaran UMP 2024, Pj Gubernur Heru Budi: Semua Aspek Kami Pikirkan

Share this article

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

KILASVIRAL.COM, GAMBIR – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan, besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 kini tengah digodok.

Orang nomor satu di DKI ini menyebut, proses pembahasan tengah dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi).

“UMP 2024 lagi diproses,” ucapnya kepada awak media, Rabu (1/11/2023).

Proses pembahasan ini nantinya juga turut melibatkan para pengusaha dan serikat buruh.

Kedua pihak tersebut akan diminta masukan terkait besaran UMP 2024 yang mereka usulkan masing-masing.

Selain dari pengusaha dan serikat pekerja, Pemprov DKI juga turut melibatkan akademisi untuk diminta pendapat atau masukannya.

Seluruh pembahasan soal besar UMP 2024 ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami pikirin semua aspek untuk menentukan besaran UMP 2024,” ujarnya.

Disnaker DKI Targetkan Pembahasan UMP 2024 Rampung Sebelum 19 November

Sementara itu, Kepala Disnakertransgi DKI Hari Nugroho menargetkan, pembahasan besaran UMP 2024 bisa rampung sebelum 19 November 2023.

Untuk saat ini, Hari menyebut, pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hasil revisi PP tersebut nantinya bakal jadi dasar hukum dan patokan penghitungan besaran UMP 2024.

“Di dalam aturan yang berlaku tentang perhitungan UMP harus juga mengacu pada perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien atau alpha,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/10/2023).

Oleh karena itu, pembahasan soal besaran UMP 2024 baru bisa dilakukan setelah PP tersebut direvisi.

Meski demikian, anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini menjamin, pihaknya bakal mendengarkan masukan dari pengusaha maupun buruh dalam menetapkan besaran UMP 2024.

“Kami akan membuat seimbang sehingga penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2024 dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha,” ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *