Berita

Partai Kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di DPR Bersatu, Sepakat Ajukan Hak Angket MK

21
×

Partai Kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di DPR Bersatu, Sepakat Ajukan Hak Angket MK

Share this article

KILASVIRAL.COM – Partai kubu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersatu di DPR sepakat mengusulkan hak angket Mahkamah Konstitusi (MK).

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang menginisiasi hak angket itu kini disambut oleh PKB, lewat wakil ketua umumnya, Jazilul Fawaid.

Sebagai informasi, PDIP bersama PPP, Hanura dan Perindo merupakan pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Sedangkan PKB bagian dari Koalisi Perubahan bersama PKS dan NasDem serta Partai Ummat pengusung Anies-Muhaimin.

Masinton merasa harus menyelidiki MK melalui hak angket setelah putusan tanggal 16 Oktober 2023 lalu.

Seperti diketahui, putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat dan batas usia minimal capres dan cawapres yang menjelma “karpet merah” bagi Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto.

Saat ini, para hakim MK, terutama Ketua MK, Anwar Usman tengah dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) atas dugaan adanya pelanggaran kode etik hingga pedoman perilaku hakim.

Masinton mengusulkan hak angket saat interupsi di Rapat Paripurna DPR, Selasa (31/10/2023).

Mulanya, Masinton menyampaikan salam solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat di Rempang, Kepulauan Riau yang sedang berjuang memperjuangkan hak mereka. Lalu, Masinton mengungkit konstitusi yang bukan sekadar hukum dasar saja, tetapi menjadi roh dan semangat bangsa.

“Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi,” ujar Masinton, dikutip dari Kompas.com.

Dia mengatakan, dirinya hanya mewakili pribadi anggota DPR, bukan bagian dari pasangan capres atau cawapres.

“Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar, saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud, saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini,” kata Masinton.

Masinton Pasaribu (Tribunnews.com)

Bagi Masinton, putusan MK 16 Oktober lalu merupakan ancaman buat konstitusi itu sendiri.

Ia menyinggung soal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang harus diberantas dari bumi Indonesiam, terutama jika mengingat amanat Reformasi.

“Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPE. Saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket,” imbuhnya sembari berteriak karena mic-nya mati.

Ajak Fraksi Lain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *