Berita

Firli Bahuri Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan, Sidang Perdana Berlangsung 11 Desember 2023

24
×

Firli Bahuri Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan, Sidang Perdana Berlangsung 11 Desember 2023

Share this article

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

KILASVIRAL.COM, PASAR MINGGU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Polda Metro Jaya.

Firli telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pejabat humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, pihaknya menerima permohonan praperadilan yang diajukan Firli pada hari ini, Jumat (24/11/2023).

“Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 kepaniteraan pidana PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan yang atas nama pemohon Firli Bahuri,” kata Djuyamto.

Djuyamto menjelaskan, sidang perdana praperadilan Firli Bahuri akan digelar pada Senin (11/12/2023) mendatang.

“Ketua PN Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Imelda Herawati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan peradilan tersebut,” ujar dia.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat permohonan pencegahan Firli ke luar negeri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan,” kata Ade.

Ade mengungkapkan, pencegahan Firli ke luar negeri merupakan bagian dari upaya penyidikan polisi.

Adapun Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL setelah polisi melakukan gelar perkara dan menemukan alat bukti yang cukup.

Ade menjelaskan, dugaan pemerasan itu terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2020-2023.

“Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” ujar dia.

Salah satu barang bukti yang disita dalam kasus ini yaitu dokumen penukaran valuta asing (valas) dalam pecahan Dollar Singapura (SGD) dan Dollar AS (USD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *