Berita

Buruh Siapkan Mogok Nasional Buntut Pj Gubernur DKI Heru Budi Cuma Naikkan UMP 2024 Rp 165 Ribu

22
×

Buruh Siapkan Mogok Nasional Buntut Pj Gubernur DKI Heru Budi Cuma Naikkan UMP 2024 Rp 165 Ribu

Share this article

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

KILASVIRAL.COM, GAMBIR – Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang cuma menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 165.583 menjadi Rp Rp 5.067.381 disambut kecewa oleh buruh.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal pun mengecam penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang menjadi dasar perhitungan UMP 2024.

“Kenaikan UMP yang diputuskan oleh para gubernur lebih rendah dari kenaikan upah PNS, TNI/Polri sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

“Ini anes, karena di seluruh dunia tidak ada kenaikan upah minimum pegawai negeri lebih tinggi daripada upah pegawai swasta,” sambungnya.

Said Iqbal pun merasa keberatan dengan angka kenaikan yang hanya 3,38 persen atau Rp165 ribu ini.

Menurutnya, angka ini tak sebanding dengan merangkaknya berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar.

“Jika kenaikannya hanya Rp165 ribu, maka bisa dipastikan buruh bakal nombok. Karena harga beras saja naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen, sewa rumah naik 50 persen,” ujarnya.

“Bahkan BPS mengumumkan inflasi makanan kenaikannya lebih dari 25 persen,” tuturnya.

Oleh karena itu, Said Iqbal menolak keras kenaikan UMP yang diumumkan Heru Budi, termasuk juga upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang baru diumumkan di akhir November mendatang.

Said Iqbal pun menegaskan buruh bakal melakukan aksi mogok nasional yang akan digelar pada 30 November sampai 13 Desember 2023 mendatang.

Aksi mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 100 ribu lebih perusahaan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

“Aksi Mogok Nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan,” kata dia.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *